presiden ke -4 hingga 6 beserta data pekerjaan dan lain lain

ya kalian tau kan apa itu presiden , presiden adalah orang yang bisa memimpin Negara untuk maju dan semua kekuasaan berada ditangan nya , kali ini kita akan membahas presiden ke -4 hingga ke-6 ngomong-ngomng presiden pertama adalah IR.Soekarno , Soeharto , BJ.Habibie dan seterusnya

1.A.Gus Dur (Abdurrahman Wahid)

A.    Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gusdur :

                                                                                      

Membentuk Kabinet Kerja

Untuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Abdurrahman Wahid membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal 26 Oktober 1999. Di dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.

       Bidang Sosial Budaya:

Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :

a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.

b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

        Bidang Ekonomi:

◦      Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.

      Bidang Politik  Dalam Negeri

1.      Reformasi Politik pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang Korupsi.

2.      Mengubah BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN)

      Bidang Politik Luar Negeri

1.      Pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Ada dua alasan: pertama, menggairahkan hubungan dengan lobi Yahudi. Indonesia paling tidak bisa minta tokoh Yahudi, George Soros, tak mengacaukan pasar uang/modal untuk menghindari krisis moneter. Kedua, meningkatkan posisi tawar Indonesia menghadapi Timur Tengah yang tak pernah membantu Indonesia mengatasi krisis moneter.

2.      3 elemen politik luar negeri Abdurrahman Wahid. Pertama, menjaga jarak sama dengan semua negara, kedua hidup bertetangga baik, dan ketiga kebajikan universal.

3.      mewujudkan ”poros kekuatan” di Asia. Ia sempat memulai prakarsa tersebut dengan menggagas Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, Timor Timur, Papua Niugini, Australia, dan Selandia Baru yang sempat disuarakan ke sembilan negara ASEAN.

4.      Membujuk Singapura menyetujui pembentukan Forum Pasifik Barat dalam KTT ASEAN di Singapura, November 2000.

5.      Pembentukan poros (axis) Indonesia-China-India. Tak lama kemudian ia memprakarsai pula poros ekonomi Indonesia, Singapura, China, Jepang, dan India.

B.     Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Gusdur :

Masa Awal Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non-partisan dan TNI jugaada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media.Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat,Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina. Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator PengentasanKemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Munculdugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukankorupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Hazdiakibatkan karena ketidak senangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia.Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungiInggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko danHong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya,Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman denganGAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatanganan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS Nomor XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme -Leninisme dicabut.Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompokMuslim Indonesia. Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia,kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur padaYayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentangpenggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besarPalestina untuk Indonesia, diganti.

Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate danBruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaimbahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uangberhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini.Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduhmenyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dariSultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

C.    Alasan Gusdur mundur dari presiden :

Puncak jatuhnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Abdurrahman Wahid menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain :

1) Ingin membubarkan MPR / DPR-RI

2) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.

3) Pembekukan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru

Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hukum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.

2.   Megawati

                                                                                                                  

A.    Kebijakan – kebijakan pada masa pemerintahan presiden Megawati :

1.      Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negri (pemerintah dn swasta) sebesar US$150,80 MILIAR. Kebijakan megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan paris club ke-3 tanggal 12 april 2002. pada tahun 2003, pemerintah mengakolasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp116,3 triliun. Melalui kebijakannya tersebut utang luar negri indonesia berkurang menjadi US$134.66 miliar. Salah satu keputusan megawati yang sangat penting pula adalah indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.

2. krisis ekonomi yang melanda indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan keamanan situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.

3. ketenangan megawati disambut oleh pasar, tak sampai sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp 8500 per dollar AS. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.

4. dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negri.

5. memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan import meningkat keangka US$32,39 miliar.

6. kebijakan presiden megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya komisi pemberantas korusi (KPK). Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara indonesia menduduki peringkat ke-4. pada tahun 2003 indonesia menempati peringkat ke-6 dari 133 negara pengangkatan jaksa Agung M.A Rachman tidak memberikan arti penegakan hukum yang sangat signifikan. Tanpa ada retorika tegas tentang penegakan korupsi.

B.     Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan Megawati :

1.      Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I)adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

2.      Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan dan pulau Ligitan Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. R Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligatan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia.

C.    Alasan Megawati mundur dari presiden

Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya

3.     Susilo Bambang Yudoyono (SBY) (periode 1)

A.     Kebijakan SBY pada masa pemerintahannya di periode 1 :

Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang kebijakan politik digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya Perubahan Progres Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY. Sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta kebijakan hukum

• Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial

 • Masalah KPK pada saat ini sedang menjadi target

 • Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan sampai pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik

• Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi. • mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM) • Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi

 • kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin.

B.     Peristiwa-peristiwa yang terjadi ada masa pemerintahan SBY periode 1 :

1.      Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP4R), sebuah lembaga kepresidenan yang saat ini diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto (Marsilam Simandjuntak pada saat pembentukan) pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.

2.      program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung

C.      Alasan berakhirnya masa jabatan SBY periode 1 :

Dia tidak punya masa akhir jabatan di periode pertama, karena dia dipercaya lagi oleh rakyat Indonesia untuk melanjutkan jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia masa bakti 2009-2014

4 . Susilo Bambang Yudoyono(SBY)(Periode2)

Kebijakan SBY pada masa pemerintahanya pada periode 2 :

Pada periode SBY, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

                        • BI rate

                        • Nilai tukar

• Operasi moneter

• Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan   makroprudensial lalu lintas modal.                                                                              

 Kebijakan pendidikan :

- meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. ----Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

- Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum,kualitas guru dan penyediaan buku-buku yang berkualitas Kebijakan Sosial Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.

 Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu.  keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

Peristiwa-Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan SBY peride 2 :

1.      adanya krisis moneter  yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan

2.      Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia

                                                 

Alasan berakhirnya masa jabatan SBY periode 2 :

Karna presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 kali . Maka SBY sudah tidak                      

 boleh menjabat sebagai presiden .